Optimalkan Kebutuhan Pembangunan, Pemkot Depok Siapkan APBD 1,7 Triliun

  • Bagikan
Optimalkan Kebutuhan Pembangunan, Pemkot Depok Siapkan APBD 1,7 Triliun

DEPOKTIME.COM, Depok-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok sebanyak 1,7 Triliun sebagian besar dialokasikan untuk pemanfaatan kebutuhan pembangunan. Dana anggaran belanja tersebut didasarkan pada pokok usulan yang terjadi di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat kelurahan, kecamatan, forum rencana kerja perangkat daerah, hingga pokok pikiran (Pokir) para anggota DPRD Kota Depok.

Optimalkan Kebutuhan Pembangunan, Pemkot Depok Siapkan APBD 1,7 Triliun

Dikatakan oleh Walikota Depok, Mohammad Idris kala ditemui pada rangkaian kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang berlokasi di Hotel Bumi Wiyata, Rabu (14/3/2018).

Dari angka tersebut terdapat rencana pendapatan daerah pada tahun 2019 yang diprediksi menembus angka sebesar Rp. 2.491 Triliun.

Namun, pemanfaatan dana dengan nominal tersebut, tidak hanya digunakan untuk belanja langsung, tetapi terdapat juga pembelanjaan tidak langsung seperti gaji pegawai, hibah, serta dana sosial.

“Kami dari pihak Forkopimda Kota Depok, akan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dalam memenuhi pembiayaan di Kota Depok, khususnya peningkatan pelayanan publik masyarakat Kota Depok,” ungkapnya

Pada evaluasi yang telah dilakukan selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini, yakni tahun 2015 hingga 2017 realisasi dari pendapatan daerah sendiri rata-rata pertahunnya mencapai angka nominal 2,8 triliun, dengan jumlah defisit anggaran yang diperkirakan sebesar 450 miliar. Penutupan defisit sendiri sering dilakukan menggunakan dana sisa lebih pagu anggaran.

“membaiknya neraca keuangan, ditandai pula dengan menurunnya angka silpa serta menurunnya derajat kemandirian keuangan pemkot Depok. Karena silpa tidak menjadi andalan untuk menutup defisit, sehingga cara lain diperlukan melakukan optimalisasi pendapatan, adanya pembiayaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR), bentuk kerja sama dari pihak perusahaan swasta, dan tentunya juga dari Pemerintah Pusat ataupun Provinsi,” pungkasnya. (Ibra Kardi Winata/DT)

  • Bagikan