DEPOKTIME.COM, Depok-Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Depok telah melayangkan surat Mosi tidak percaya kepada Wali Kota Depok, Mohammad Idris terkait dengan penanganan Covid-19 yang tidak beres. Hal itu dibenarkan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Depok Achmad Solechan.
Menurut Achmad Solechan, upaya tersebut
berdasarkan kajian tim yakni soal isu penanganan covid-19 yang dinilai tidak tepat sekaligus melukai rasa keadilan. Hal serupa dengan kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI ke Kota Depok yang melakukan evaluasi atas kondisi perkembangan penanganan Covid-19 di Kota Depok.
“Mosi tidak percaya ini semata-mata kami lakukan karena kepedulian dan harapan agar penanganan covid-19 di Depok ini menjadi lebih baik,” kata Achmad Solechan.
Namun disayangkan, lanjutnya, Pemerintah Kota Depok diam terhadap surat yang telah dilayangkan. Meski begitu, NU Depok tetap berharap akan perbaikan dan perubahan dalam penanganan covid-19 di Kota Depok. Antara lain, beberapa catatan bisa ditelaah dan selanjutnya Pemkot Depok mampu berubah dalam pola pandang sekaligus mengambil kebijakan yang tepat.
“Kalau tidak ada tanggapan serius dari Pemkot Depok, kita akan terus berikhtiar dan bergerak semampu dan sebisanya dalam rangka penanganan covid-19 ini. Kita sadar ini adalah musibah kemanusiaan yang perlu gerakan bersama-sama oleh semua komponen untuk mengatasinya. Gerakan kebersamaan dalam penanganan adalah kunci keberhasilan program,” tuturnya.
Pria yang akrab disapa Solechan ini menegaskan bahwa secara komunikasi PCNU Kota Depok dengan Walikota Depok relatif berjalan baik meski tidak begitu dekat. Ia menyampaikan sempat menghadiri undangan Zoommeeting MUI Kota Depok yang dihadiri oleh Wali Kota Depok. Hanya saja, mengenai kesan adanya ikatan identitas Idris dengan NU dikoreksinya.
“Idris secara organisatoris dan ideologi tidak terkait dan tidak dekat dengan NU,” tegasnya.
Mosi tidak percaya yang dilayangkan LPBH NU yang diketuai Muhtar Said kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris tertanggal 28 April 2020. Ada tiga hal yang dievaluasi dari cara kerja. Pertama, terkait dengan tidak berpihak dan tiada pembelaannya pada pekerja yang kena PHK. Kedua, Wali Kota membiarkan atau tidak menindak oknum yang melakukan penyunatan pada bansos. Hal itu sangat melukai rasa kemanusian di tengah pandemi. Ketiga, di tengah banyaknya warga terdampak ekonomi Idris justru menampilkan aksi melukai rasa keadilan dengan memberikan paket bantuan kepada para ASN Kota Depok. Hal ini adalah bentuk pengelolaan pemerintahan yang jauh dari rasa keadilan.
“Dalam satu kesempatan pertemuan dengan sejumlah ormas Pak Wali, sengaja atau tidak, menyinggung-kaitkan rencana kesertaannya di Pilkada nanti,” katanya.
Meski Mosi Tidak Percaya tidak mendapatkan tanggapan serius dari Pemerintah Kota Depok. Namun, dengan kedatangan Menteri Dalam Negeri RI ke Depok juga sebagai bentuk kepedulian luas kepada Pemkot Depok dalam penanganan Covid-19.(Udine/DT).
