DEPOKTIME.COM, Depok-Wali Kota Depok, Mohammad Idris menegaskan bahwa Kota Depok akan menerapkan Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS) di tingkat rukun warga (RW) dan bukan karantina wilayah.
Hal tersebut diutarakannya usai peninjauan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional dalam rangka transisi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Masjid Jami Al-Maghfiroh Jalan Raya Bogor KM30 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis bersama Dandim 0508 Depok, Kolonel Agus Isrok Mikroj serta Kapolrestro Depok, Kombes Pol Azis Andriansyah Kapolres pada Kamis (04/06/2020).
Sebagai ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, dirinya menerangkan bahwa karantina wilayah tidak sesuai diterapkan di Kota Depok.
Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana membantah informasi yang menyatakan adanya 20 kelurahan di Kota Depok yang dikarantina karena ditemukan enam atau lebih pasien terpapar Covid-19.
Pernyataan Dadang berbanding terbalik dengan pernyataan Wakil Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Jawa Barat, Berli Hamdani. Berli justru menginfokan kepada publik bahwa Pemkot Depok mengkarantina 20 kelurahan.
“Data Covid-19 Depok cukup baik, karena kita didukung aplikasi. Sumber data dari beragam pihak dan dicroscek oleh tim melalui telepon dan hasil pemantauan lapangan. Inshaa Allah kita jujur dalam data,” jelas Dadang.
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok itu memastikan bahwa Pemkot Depok akan menerapkan Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS) di tingkat rukun warga (RW).
“Telah ditetapkan 31 RW untuk diterapkan PSKS karena masih ada kasus konfirmasi positif. Kami masih monitor terus 31 RW tersebut. Jadi perkembangannya sangat dinamis,” tandasnya.(Udine/DT).
