DEPOKTIME.COM, Depok – Dalam membuka acara Sosialisasi Pembangunan Kota Depok Tahun 2024 secara tatap muka dan dalam jaringan (online), Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan bahwa pembangunan akan dijalankan sesuai birokrasi yang sudah disesuaikan.
“Misal DOS (Depok Open Space) ada berkas birokrasi tentang pemenang pelaksananya lelang, demikian juga yang lain kita sesuaikan,” jelas Mohammad Idris usai acara sosialisasi di Orchid Ballroom Hotel Savero, Senin (8/1/2024).
Orang nomor satu di Kota Depok tersebut menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun 2024 terdiri dari struktur pendapatan Rp3,85 triliun dan belanja daerah Rp4,158 triliun.
“Terdapat kenaikan struktur pendapatan dan belanja di tahun ini dibandingkan tahun kemarin,” ucap Mohammad Idris.
Dirinya menjabarkan, belasan rencana pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sepanjang 2024, antara lain pelayanan jaminan kesehatan dengan target 98 persen Cakupan Kesehatan Universal atau UHC, pembangunan lanjutan Alun-alun dan Taman Hutan Kota wilayah barat.
Lalu pembangunan dan penataan lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 13 Depok, SMPN 34 Depok, dan SMPN 32 Depok.
Kemudian, pembangunan dan penataan lingkungan Kantor Kecamatan Limo, Kantor Kelurahan Depok Jaya, Tapos, Duren Mekar, Beji Timur, Mekarsari, Pangkalan Jati, Duren Seribu, Curug Bojongsari, Kedaung, dan Serua.
Selanjutnya, pembangunan dan penataan lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Labkesda, Masjid Jatijajar, Rumah Perlindungan Sosial, Depok Open Space kawasan Balaikota tahap 2, serta rehabilitasi SDN Anyelir 1 dan SDN Sukatani 4.
“Ada juga pembangunan jembatan penghubung SMPN 21 Depok ke jalan raya, Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah dan pengelolaan pusat data pemerintahan daerah, serta pemberdayaan usaha mikro,” jelasnya.
Dirinya memaparkan bahwa sosialisasi pembangunan merupakan rangkaian awal pelaksanaan kegiatan 2024 yang sudah melalui proses panjang perencanaan dan penganggaran dari sisi teknokratik, politik melalui pokok-pokok pikiran DPRD, partisipatif melalui Musrenbang.
Serta berorientasi pada hasil dengan menggunakan holistik, tematik, integratif dan spasial baik pemerintah provinsi dan nasional.
“Ini dibahas bersama mulai dari musrenbang kelurahan, kecamatan, forum perangkat daerah, musrenbang kota serta pembahasan anggaran bersama DPRD untuk tujuan utamanya kesejahteraan kota Depok,” paparnya.
“Perlu diketahui, kebijakan perencanaan pembangunan 2024 telah dialokasikan pagu indikatif prioritas bagi kelurahan senilai Rp2,5 miliar, ditambah insentif RT-RW LPM kader posyandu dan posbindu,” tambahnya.
“Dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan yang meliputi sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap pelaksanaan kegiatan mengacu pada juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis (petunjuk teknis) kegiatan kelurahan tahun 2024,” pungkasnya. (Udine).
