DEPOKTIME.COM, Depok – Sebanyak 100 massa dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menggeruduk Gedung Badan Lelang dan Pelayanan (BLP) Kota Depok.
Massa KAKI menuntut agar praktik-praktik monopoli pemenang lelang yang dilaksanakan di BLP Depok segera di hentikan.
“Stop monopoli proyek-proyek APBD yang pemenang lelangnya hanya itu-itu aja orangnya” ujar Korlap Aksi Massa KAKI, M.Khalilou Fadiga dalam orasinya, Kamis (18/7/2024).
“Kami menemukan indikasi yang kuat sekali bahwa BLP Depok bermain mata dengan rekanan/pengusaha serakah,sehingga merekalah yang menguasai proyek-proyek Didepok, terutama yang nilainya besar-besar,'” tambahnya.
Di tempat yang sama, ketua KAKI Depok Pardong dalam orasinya juga menyoroti tentang susahnya pengusaha pribumi memenangkan Lelang di BLP Depok.
“Sepertinya oknum-oknum BLP sengaja bikin kuncian dalam lelang,sehingga sulit sekali pengusaha lokal cari makan di daerahnya sendiri karena kuncian tersebutlah maka yang menang tender itu lagi itu lagi orangnya” ujar Pardong.
KAKI meminta agar walikota Depok segera melakukan investigasi yang mendalam melalui inspektorat terhadap BLP Depok yang diduga melakukan praktek-praktek Curang. KAKI juga meminta agar oknum-oknum BLP tersebut segera dipecat.
“Kami akan melaporkan hal ini pada KPPU dan aparat penegak hukum lainnya dan Kepada BLP Depok jika tuntutan kami tidak segera di respon. Maka kami akan datang lagi dengan jumlah massa yang lebih banyak dan kami akan wa menginap membuat tenda keprihatinan di depan Kantor BLP Depok” ujarnya lagi.
Diakhir orasinya, Pardong menjelaskan bahwa banyak kerugian jika praktek-praktek monopoli ini dibiarkan, antara lain:
1. Masyarakat akan rugi karena proyek-proyek Bancakan biasanya kwalitas pengerjaannya tak sesuai bestek,sehingga cepat rusak.
2. Pemerintah Depok juga akan rugi karena uang APBD yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk membangun menjadi rebutan mereka-mereka. Sehingga uang APBD menjadi banyak yang sia-sia.
3. Rekanan/pengusaha yang lain selain mereka-mereka tentu akan sulit mendapatkan pekerjaan karena oknum-oknum BLP sudah punya “pengantin” untuk memenangkan sebuah tender. Ini tentu akan mematikan pengusaha-pengusaha lokal yang bermain bersih tanpa main mata. (Udine)
