BERITA  

PSBB Tahap Dua di Depok, Gagal

PSBB Tahap Dua di Depok, Gagal

DEPOKTIME.COM, Depok-Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap dua yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam mengatasi pandemi Covid-19 dinilai gagal. Kegagalan tersebut terbukti dengan banyaknya masyarakat yang beraktifitas diluar rumah sehingga menimbulkan kerumunan bahkan kemacetan kendaraan berlalu lalang dipelosok Kota Smart City ini.

Kegagalan tersebut ditanggapi serius oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok sebagai pemerintah legislatif yang meminta pertanggung jawaban dalam penanganan pandemi Covid-19.

PSBB Tahap Dua di Depok, Gagal

Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah menuturkan bahwa masyarakat sudah jenuh berada dirumah untuk menjalankan himbauan dari pemerintah kota. Akan tetapi himbauan tersebut seakan menjadi bom waktu dikarenakan pemerintah kota begitu lambat menyediakan kebutuhan warga selama selama berada dirumah.

“Mereka (Warga) sudah bosan dengan himbauan yang dibuat oleh Pemkot Depok. Kenapa, karena Pemkot Depok kurang tanggap dalam memenuhi kebutuhan pangan warga ketika berada dirumah. Selain penyaluran bantuan sosial yang tidak merata, bahkan ada juga yang tidak tepat sasaran. Bukan mereka tidak takut terpapar virus corona, warga sangat takut terpapar virus, tetapi mereka juga lapar karena sudah beberapa minggu berada dirumah dan stok pangan sudah habis dan dari segi ekonomipun terkikis,” ujar Hamzah dengan nada tinggi, Kamis (07/05/2020).

Masyarakat kalut, lanjutnya, menghadapi wabah Covid-19 ini, pemerintah kota tidak bisa mengatasi sendiri dengan berbagai kegiatan ataupun program serta kebijakan. Perlu peran seluruh unsur untuk dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan cepat. Dalam pendataan penerima bantuan sosial pun, pemerintah kota harus menggunakan data yang diberikan oleh ketua RT dan Ketua RW. Karena mengenai hal data warga, mereka berada digaris terdepan dalam menginformasikan data tersebut.

“Sebenarnya, data siapa yang dipakai untuk realisasi bantuan sosial…?, masa, ada yang double data sebagai penerima bantuan. Kasihan ketua RT dan RW yang selalu ditanya oleh warga terkait pendataan untuk bantuan sosial. Kapan turun, kok belum dapat. Kami menyarankan ke pemerintah kota untuk menempelkan data warga yang telah menerima bantuan sosial disetiap kelurahan sehingga masyarakat mengetahuinya dan tidak ada lagi data ganda sebagai penerima bantuan tersebut,” imbuhnya.

Mekanisme penyaluran bantuan sosial sudah jelas tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Depok. Jadi tidak ada alasan untuk miskomunikasi ataupun hal yang dapat merugikan masyarakat karena bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Dan bantuan sosial ini perlu diawasi oleh pihak manapun sehingga tidak terjadi penyelewengan anggaran ditengah bencana Covid-19.

“Penyaluran bantuan sosial berdasarkan SK adalah wali kota ke pihak dinsos, dari dinsos ke kecamatan, tiba dikecamatan lalu ke kelurahan dan dari kelurahan diberikan ke Ketua RW. Tidak ada pengarahan dari PKK ke warga. Yang berhak adalah RW yang menyalurkan ke warga,” paparnya.

Kegagalan PSBB tahap dua diperparah dengan adanya temuan anggaran dengan nomenklatur untuk pengadaan makan dan minum disetiap kelurahan hingga kecamatan.

“Fungsi anggaran tersebut untuk apa..?, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk membeli sembako dan dibagikan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan. Itu yang dibutuhkan masyarakat sekarang,” tegasnya.

Perpanjang PSBB untuk apa, lanjutnya, berikan langkah konkrit untuk masyarakat dan ajak berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama dalam menangani Covid-19. Pemerintah kota tidak bisa berjalan sendiri dan perlu semua unsur untuk mengatasinya.

“Jangan kroni-kroni nya saja yang diajak berbicara. Perlu seluruh unsur dalam upaya memutus rantai penyebaran virus ini. Saya berbicara seperti ini, karena saya ada ditengah-tengah warga, sebagai wakil rakyat yang turun secara langsung untuk menangani Covid-19. Kota Depok paling aneh dalam penanganan Covid-19, Wakil Wali Kotanya saja tidak diajak turut serta dalam penanganan. PSBB akan berhasil jika dilakukan secara bersama-sama,” tandasnya. (Udine/DT).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *