SUARADEPOKNEWS.COM, Depok-Kader internal Partai Golkar mulai bergejolak menuntut pelengseran Setya Novanto dari posisinya sebagai ketua umum. Novanto dianggap tidak pantas lagi untuk mempimpin partai berlambang pohon beringin itu karena menyandang status tersangka dalam korupsi e-KTP.
”Agar demokrasi Indonesia lebih bermartabat dan Golkar kembali mendapat simpatik Rakyat Indonesia, sebagai Generasi Muda Partai Golkar saya berpendapat segera Ketua DPR SN diganti karena ini menyangkut marwah DPR sebagai Lembaga Tinggi Negara yang didalamnya adalah semua wakil-wakil Rakyat Indonesia,” Kata kader Muda Partai Golkar Syamsul Rizal dalam keterangan pers yang diterima rilis.id pada Rabu (19/07/2017).
Syamsul mengatakan, Partai Golkar mengapresiasi dan mendukung KPK dalam menuntaskan kasus e-KTP. Lembaga anti rasuah itu diminta untuk menindak siapa saja yang terbukti menerima aliran dana korupsi e-KTP, termasuk dari kalangan kader internal Golkar.
”Bahwa sebagai kader harus disambut baik oleh segenap Kader Partai Golkar Seluruh Indonesia bahwa Komitmen Partai Golkar membantu KPK dalam memberantas korupsi bukan hanya jargon tapi benar-benar terwujud dan ini merupakan satu langkah maju Partai Golkar Pasca Reformasi,” ucapnya.
Dia berharap agar Novanto bersikap ksatria. Berani mundur dari partai, agar bisa berkonsentrasi menghadapi kasus hukum yang ditangani oleh KPK itu.
”Terlepas sebagai Kader Golkar, sebagai warga negara harapan kami Partai Politik yang lain dapat mencontoh Partai Golkar yang elegan dan komit menjalankan supremasi hukum secara baik dan konsokuen. Selain itu juga untuk mempermudah jalannya proses hukum yang akan ditempuh oleh Pak SN,” tandasnya.
Syamsul sendiri mengaku sependapat dengan seruan politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung yang mendesak agar partai menggelar Munaslub. Pasalnya, kalau Novanto bersikukuh mempertahankan kekuasaannya di Golkar, maka citra partai akan hancur.
Bahkan, Golkar dikhawatirkan akan gagal dalam even Pilkada serentak, Pileg dan Pilpres 2019 karena kehilangan simpati masyarakat.
”Mengenai akan adanya pergantian atau tidak Ketum DPP PG, saya sependapat dengan Gagasan Mantan Ketum DPP PG Pak Akbar Tanjung harus ada pergantian dengan alasan sederhana saya bahwa Pileg dan Pilpres kan sebentar lagi, PG akan hadapi beberapa agenda utama seperti konsolidasi internal dan eksternal, verifikasi Parpol dan giat giat politik lain,” tegasnya.
Menurut dia, status tersangka yang disandang Novanto itu membebani partai secara moril.
“Belum lagi tanggung jawab moril kader menepis segala bentuk isu yang menghantam PG terutama isu Korupsi, ini membutuhkan kerja extra dan tidak etis juga jika kelak semua administrasi terkait syarat syarat Caleg ditanda tangani oleh Ketua Umum yang lagi berproses secara hukum,” pungkasnya. (BP/AR/SDN)
