DEPOKTIME.COM, DepokDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2017 dan Jawaban Walikota Depok Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Depok dan Penyampaian Hasil Reses II Tahun Sidang 2018 di Gedung DPRD Kota Depok yang berada di Grand Depok City (GDC), kemarin.
Rapat tersebut dibuka dan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari dengan dihadiri Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna beserta jajarannya dan anggota DPRD Kota Depok.
Pada Rapat Paripurna tersebut, semua fraksi yang ada di DPRD Kota Depok menyampaikan hasil reses selama masa sidang kedua tahun 2017-2018. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang diwakili Wakil Ketua Fraksi PDI-P, Agustina Simajuntak menyampaikan beberapa hal.
Ia mengatakan kalau masa reses adalah masa kegiatan dewan di luar masa sidang dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat pada daerah pemilihannya (Dapil). Karenanya, aspirasi masyarakat tersebut harus tersalurkan dengan baik.
Dirinya menyampaikan beberapa hasil masukan yang didapat selama masa reses salah satunya adalah di bidang pemerintahan yakni Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Wali Kota Depok hendaknya memperhatikan dan memprioritaskan pembangunan atau merenovasi sarana dan prasarana pelayanan yang sudah tidak layak seperti Posyandu.
Hal ini yang tertuang dalam aspirasi warga Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung. Yang mana di wilayah tersebut ada Posyandu Strawberry sudah mengalami kerusakan. Dengan kondisi tersebut pihaknya meminta kepada pemerintah untuk bisa melihatnya agar segera ditindaklanjuti dan diperbaiki.
Sementara, Fraksi Partai Gerindra yang diwakili anggota Fraksi Gerindra Yetty Wulandari mengatakan kalau banyak hal permasalahan yang didapati saat melakukan tatap muka dengan tokoh masyarakat dalam masa reses.
Salah satunya di bidang infrastruktur. Seperti keinginan masyarakat terkait perbaikan jalan, pengaspalan atau betonisasi jalan serta pSelain itembuatan dan normalisasi saluran air atau drainase. Selain itu masyarakat juga meminta agar pemerintah melakukan normalisasi situ dan perbaikan sarana prasarana di lingkungan situ.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibacakan oleh Sekretaris Fraksi PKS, Hafidz Nasir juga membacakan sejumlah pemaparan yang didapat dalam masa reses dua tahun sidang 2018. Banyak hal masukan dan saran yang disampaikan masyarakat untuk para anggota legislatif dari Fraksi PKS.
Fraksi PKS menemukan banyaknya masyarakat yang meminta untuk pengadaan lahan untuk Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTLH). Bukan itu saja, masyarakat juga meminta bantuan untuk pembangunan fasos fasum lainnya termasuk posyandu, taman bacaan dan lain-lain agar dapat segera diwujudkan.
Sementara, Fraksi PAN yang diwakili anggota Fraksi PAN, Lahmudin Abdullah menyampaikan sejumlah hasil reses yang dilakukan anggota legislatifnya selama masa reses. Banyak hal masukan yang didapat dari para anggota legislatifnya khususnya terkait kesehatan.
Beberapa diantaranya adalah keluhan masyarakat mengenai pelayanan RSUD yang masih sangat lemah untuk proses pendaftaran yang lama sampai berdampak antrian yang panjang. Masyarakat mengharapkan RSUD mempunyai sistem yang terkini untuk mempermudah proses tersebut.
Selain itu, masih banyak masyarakat yang mengeluh mengenai pasien BPJS Kesehatan yang masih di nomor duakan dan proses pendaftaran menggunakan BPJS terkesan pelayanan yang kurang maksimal.
Bukan itu saja, masyarakat juga meminta agar pelayanan kesehatan di daerah untuk ditingkatkan mengingat masyarakat sangat membutuhkan pelayanan kesehatan disetiap daerah untuk mencegah sejak dini terjadinya penyakit yang menular ataupun penyakit musiman yang kelak akan terjadi di lingkungan.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar yang dibacakan anggota Fraksi Partai Golkar Tajudin Tabri menyampaikan kalau anggota legislatif yang ada di Fraksi Partai Golker telah memiliki beberapa masukan untuk pemerintah yang didapat selama masa reses.
Pihaknya menyoroti banyak hal khususnya dari sisi bidang pendidikan. Pihaknya menyoroti kalau penerimaan peserta didik baru masih ada kendala di dalam pendaftaran zona tapi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Pihaknya juga meminta agar pelayanan pendidikan agar tidak dipersulit karena masyarakat ingin cepat dan mudah. Selain itu, bantuan pendidikan untuk PAUD agar bisa dibantu karena masih banyak yang belum mengetahui tata cara pengajuannya.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dibacakan anggota Fraksi PPP Mazhab HM menyebut kalau pihaknya memiliki beberapa catatan aspirasi masyarakat yang diterima selama masa reses.
Salah satunya adalah masih banyak pengembang perumahan dan apartemen yang belum menunaikan kewajiban dalam penyerahan aset fasos fasum. Untuk itu, Fraksi PPP meminta agar jajaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) serta Dinas Tata Ruang dan Permukiman untuk memiliki data base yang baik terhadap masalah fasos fasum tersebut.
Tujuannya agar dapat diketahui aset mana saja yang telah dimiliki pemerintah baik yang masih dalam proses atau yang belum diserahkan hingga aset yang bermasalah.
Masih di tempat yang sama, Fraksi Restorasi Nurani Bangsa menyampaikan hasil reses yang disampaikan Wakil Ketua Fraksi RNB Selamet Riyadi. Salah satunya pihaknya menyoroti pengurusan terhadap program KIP yang pengalokasian kepada peserta didik di Kota Depok agar tepat sasaran.
Selain itu dibutuhkannya bantuan untuk pembangunan atau perbaikan ruang-ruang kelas di Kota Depok. Hal ini Dinas Pendidikan Kota Depok untuk menjadikan permasalahan ruang kelas ini menjadi prioritas karena menyangkut kelangsungan aktivitas belajar mengajar.
Menanggapi penyampaian laporan hasil reses tersebut, Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna menyambut baik hasil reses para wakil rakyat tersebut. Menurutnya, pemerintah akan menindaklanjuti hasil reses asal sesuai dengan kemampuan APBD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kota Depok.
“Kami akan senantiasa mendukung hasil reses yang dapat berkontribusi positif untuk menjadikan Depok unggul, nyaman dan religius,” kata Pradi kepada usai rapat paripurna DPRD.
Dikatakannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan siap berkolaborasi dengan DPRD demi meningkatkan pelayanan masyarakat. Dukungan serta masukan yang selalu diberikan kepada pemerintah akan dijadikan pedoman kinerja pemerintah selanjutnya.
“Terima kasih masukan dari anggota dewan. Hasil reses ini akan kami tampung dan disampaikan kepada para Perangkat Daerah (PD),” jelasnya.
Pradi menambahkan, dalam dua tahun kepemimpinnya bersama Wali Kota Depok Mohammad Idris, pihaknya telah membuat skala prioritas atas kebutuhan mendasar masyarakat. Terlebih, skala prioritas tersebut sejalan dengan masukan dari para anggota DPRD Kota Depok. Kesehatan, pendidikan, ekonomi telah ada dalam skala prioritas kami.
“Hal itu sejalan dengan dorongan yang disampaikan teman-teman di DPRD. Mari kita bekerja dan mudah-mudahan semua dapat terwujud,” pungkasnya. (Udine/Hum/DT).
